Penulis : M. Ghulam Labib - Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
Salah satu tokoh Muslim yang pandangannya tentang negara mendapat perhatian besar adalah Ibn Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf asal Tunisia yang hidup pada abad ke-14. Lalu, bagaimana konsep negara menurut Ibnu Khaldun jika dibandingkan dengan pemikiran ilmuwan Barat?
1. Pandangan Ilmuwan Barat tentang Negara
Ilmuwan Barat, terutama yang berasal dari tradisi filsafat politik Eropa,
seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, memberikan
kontribusi besar terhadap teori negara. Mereka menekankan berbagai aspek negara
seperti:
Kontrak Sosial (Hobbes, Locke, Rousseau): Negara dianggap sebagai hasil dari
perjanjian atau kontrak antara individu untuk membentuk suatu tatanan sosial.
Hobbes melihat negara sebagai alat untuk menghindari "keadaan perang semua
melawan semua", sementara Locke dan Rousseau lebih menekankan hak-hak
individu dan kedaulatan rakyat dalam negara.
Pemisahan Kekuasaan (Montesquieu): Montesquieu mengajukan prinsip pemisahan
kekuasaan menjadi tiga cabang—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—untuk
menghindari kekuasaan absolut dan memastikan keseimbangan dalam pemerintahan.
Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Pemikiran-pemikiran modern,
terutama setelah revolusi industri, memandang negara sebagai entitas yang bertanggung
jawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui kebijakan publik, hukum,
dan regulasi.
2. Pandangan Ilmuwan Muslim tentang Negara
Sementara itu, ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan tentu saja Ibn Khaldun memiliki pandangan yang berbeda dan lebih berakar pada tradisi Islam serta pengalaman sejarah sosial-politik di dunia Muslim. Konsep negara dalam pandangan mereka lebih mengarah pada
Pemerintahan berdasarkan prinsip syariah: Negara dalam pandangan banyak ilmuwan Muslim adalah negara yang berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dan menjaga keadilan serta kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup aturan dalam pemerintahan, hukum, dan keadilan sosial.
Pentingnya keadilan dan kepemimpinan yang bijaksana: Pemimpin (khalifah atau imam) harus memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kesadaran moral yang tinggi. Kepemimpinan ini tidak hanya dilihat sebagai kekuasaan untuk mengatur, tetapi juga sebagai amanah untuk menjalankan tugas demi kesejahteraan umat.
3. Konsep Negara Menurut Ibnu Khaldun
 |
| Ilustrasi/Ibnu Khaldun dan Murid - Muridnya/Internet |
Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan pemikir Muslim yang terkenal, memiliki pandangan yang sangat berpengaruh dalam teori sosial dan politik. Menurut Ibn Khaldun, negara adalah hasil dari proses sosial dan historis, dan ia mengemukakan beberapa konsep penting yang berbeda dari pandangan Barat:
Asabiyyah (Solidaritas Sosial): Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas atau kohesi sosial dalam pembentukan negara. Asabiyyah adalah ikatan kekuatan sosial yang mengikat kelompok manusia bersama-sama. Kelompok yang memiliki asabiyyah yang kuat akan mampu mendirikan dan mempertahankan negara. Ketika asabiyyah melemah, negara akan jatuh atau digantikan oleh kelompok lain yang lebih kuat.
Proses Kenaikan dan Kejatuhan Negara: Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara memiliki siklus hidup, yang dimulai dari pembentukan negara, kemakmuran, kemerosotan, dan akhirnya kehancuran. Ini dipengaruhi oleh perubahan dalam asabiyyah, ekonomi, dan kepemimpinan. Pemimpin yang adil dan bijaksana dapat memajukan negara, sementara pemimpin yang tiran dan korup dapat mempercepat kejatuhannya.
Pentingnya Stabilitas Sosial dan Ekonomi: Dalam teori Ibnu Khaldun, stabilitas sosial dan ekonomi menjadi faktor penting dalam perkembangan negara. Kesejahteraan materi dan moralitas dalam masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan negara untuk bertahan lama.
4. Perbandingan Konsep Negara Barat vs. Ilmuwan Muslim (Ibnu Khaldun).
Kepemimpinan: Dalam pemikiran Barat, kepemimpinan negara sering kali dilihat sebagai kontrak sosial atau sistem pemerintahan yang diatur oleh hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan (misalnya, sistem republik atau monarki konstitusional). Sedangkan dalam pandangan Ibn Khaldun, kepemimpinan lebih bersifat dinamis, sangat terkait dengan asabiyyah dan keberhasilan pemimpin dalam menjaga solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Kekuasaan: Pada umumnya, teori negara Barat modern menganggap kekuasaan negara berasal dari rakyat melalui kontrak sosial atau pemilihan. Sebaliknya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kekuasaan berasal dari kelompok yang memiliki asabiyyah yang kuat, yang dapat mengorganisir masyarakat untuk menciptakan negara dan mempertahankannya.
Perkembangan Negara: Pandangan Barat umumnya lebih menekankan perkembangan negara melalui sistem hukum dan politik yang lebih rasional dan terstruktur. Di sisi lain, Ibnu Khaldun melihat perkembangan negara sebagai proses historis yang bergantung pada siklus sosial, ekonomi, dan solidaritas dalam masyarakat.
Kesimpulan
Secara umum, meskipun baik ilmuwan Barat maupun ilmuwan Muslim seperti Ibn Khaldun memiliki pandangan yang mendalam tentang konsep negara, keduanya melihat negara dari sudut pandang yang sangat berbeda. Pemikiran Barat lebih berfokus pada kontrak sosial, pemisahan kekuasaan, dan rasionalitas sistem pemerintahan, sementara Ibn Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial (asabiyyah), kepemimpinan yang bijaksana, dan siklus sejarah dalam keberlanjutan negara.